Desakan Mundur Bupati Pati, Gubernur Jateng: Aspirasi Rakyat Harus Didengar

PATI, RADARPENA.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi gelombang unjuk rasa ribuan warga Pati yang mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Menurutnya, proses pemberhentian kepala daerah telah diatur melalui mekanisme resmi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

 

“Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD,” ujar Luthfi usai memantau kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Universitas Diponegoro, Rabu (13/8).

 

Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut.

BACA JUGA:Demo di Pati Ricuh, Mobil Dibakar dan Kantor Bupati Dirusak

 

“Tidak boleh dilakukan secara anarkis, tidak boleh memaksakan kehendak, mengganggu kepentingan umum, dan harus sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

 

Gubernur juga mengingatkan Bupati Pati dan jajaran Muspida agar menyerap aspirasi warga dengan menjaga situasi kondusif.

“Kondusivitas menjadi salah satu indikator penting bagi investasi. Saya yakin kita mampu karena masyarakat Jawa Tengah punya semangat tepo seliro dan gotong royong yang tinggi,” katanya.

 

Sebelumnya, sekitar 1.000 warga Pati menggelar aksi di depan Pendopo Kabupaten, menolak kebijakan Pemkab yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Meski tak berlaku untuk semua objek pajak, kebijakan ini memicu kemarahan warga, terlebih setelah pernyataan Bupati Sudewo yang dinilai arogan, mempersilakan unjuk rasa meski hingga puluhan ribu orang.

BACA JUGA:Video Bupati Pati Sudewo Dilempari Botol oleh Massa, Aksi Demo Berujung Ricuh

 

Sebagai bentuk sindiran, warga menggelar “donasi” air mineral kemasan dos yang ditumpuk di sepanjang trotoar hingga area alun-alun.

Aksi yang awalnya tertib itu berakhir ricuh setelah terjadi pelemparan ke arah petugas, yang dibalas dengan tembakan gas air mata hingga massa bubar.

Sumber: